Pemda Morut ajak aparat desa dan pendamping bantu tangani stunting

Morowali Utara- Pemda (pemerintah daerah) mengajak seluruh aparat desa dan pendamping desa di kabupaten itu bekerja sama dalam membantu pemerintah menangani masalah stunting atau tengkes.

“Penanganan stunting harus melibatkan semua pihak, termasuk komponen di desa supaya prevalensinya dapat ditekan hingga angka paling rendah,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Morut Andi Parenrengi pada kegiatan bimbingan teknis pencegahan dan penurunan stunting di Kolonodale, Rabu (12/6/2024).

Baca juga: DLH Morut dapat tambahan armada angkut sampah

Menurut dia komponen di desa memiliki peran penting dalam percepatan penanganan masalah gizi kronis terhadap anak, sebab kasus ini tidak hanya menjadi tugas Dinas Kesehatan, tetapi semua instansi perlu terlibat tidak terkecuali PMD.

Karena dampak stunting tidak hanya mempengaruhi kesehatan, tetapi juga mempengaruhi kondisi sosial, budaya, ekonomi dan pembangunan.

Baca juga: Delis puji pembangunan Sulteng di usia ke-60

“Gerakan penurunan stunting merupakan program nasional, semua komponen mulai dari pemerintah pusat hingga daerah di tingkat bawah bergerak melakukan upaya pencegahan dan pengendalian,” ujarnya.

Menurut survei kesehatan Indonesia (SKI) Kementerian Kesehatan angka prevalensi stunting Morowali Utara 24,7 persen pada tahun 2023, angka ini stagnan dari tahun 2022.Kata dia di desa ada tiga komponen yang dapat dioptimalkan melakukan penanganan kasus ini, yakni aparat desa, pendamping desa dan kader pembangunan manusia (KPM).

Baca juga: Pemerintah Parigi gelar Rakor percepatan penurunan stunting

“Komponen di desa memiliki peran dan tugas masing-masing, dengan begitu diharapkan deteksi dini anak terkena stunting lebih cepat, di luar dari tugas tim percepatan pengendalian stunting yang berada di tingkat kabupaten,” ucap Andi.

Ia menjelaskan KPM didampingi tenaga ahli profesional desa melakukan pendataan atau menyiapkan data sasaran calon pengantin, ibu hamil, bayi dibawah lima tahun (balita) karena penanganan harus dimulai dari para nikah.

Baca juga: Delis-Djira siap maju Pilkada 2024

Kemudian intervensi lainnya melalu penyiapan anggaran lewat Dana Desa (DD) untuk operasional posyandu dan pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan balita.

“Berbagai upaya dilakukan pemerintah daerah (pemda) untuk mengintervensi prevalensi stunting, kami berharap kerja keras ini dapat membuahkan hasil positif,” kata dia berharap. (RoMa)

Baca juga: Sektor pariwisata penting dukung pembangunan Morowali Utara