Pendekatan multi sektor tetap konsisten digunakan tangani stunting di Parimo
Parigi- Pendekatan multi sektor tetap konsisten digunakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong (Parimo) dalam penanganan dan pengendali stunting.
“Kerja sama lintas sektor sangat memudahkan kerja-kerja dalam menangani stunting, pendekatan ini sudah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir,” kata Penjabat (Pj) Bupati Parigi Moutong Richard Arnaldo dalam kegiatan rembuk stunting tingkat kabupaten di Parigi, Rabu (12/3/2025).
Baca juga: Pemkot Palu ingatkan distributor jangan jual minyak goreng di atas HET
Ia menjelaskan kolaborasi lintas sektor sangat efektif dalam melakukan penanggulangan, yang mana sasaran penanganan dimulai dari remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, serta anak usia di bawah lima tahun.
“Percepatan penurunan stunting sebagai kegiatan prioritas daerah, sejatinya menjadi momentum strategis untuk menata kembali penyelenggaraan pelayanan dasar” ujarnya.
Baca juga: Program BKK Morut dipastikan tidak terdampak efisiensi anggaran
Menurut data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, angka stunting Parigi Moutong Tahun 2023 tercatat 28,5 persen, presentasi itu lebih tinggi dari tahun 2022 di angka 27,4 persen, kemudian Tahun 2021 di angka 31,7 persen.
“Data SSGI 2024 belum dirilis Kemenkes, mamun data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPBGM) Kemenkes menunjukan prevalensi stunting Parigi Moutong 8,7 persen,” ucapnya.
Baca juga: Apdurin yakin protokol ekspor durian ke China bisa terpenuhi
Ia menilai, rembuk stunting bagian dari upaya pemerintah melakukan langkah-langkah percepatan, yang mana tujuannya untuk menyusun rencana intervensi terintegrasi, mendeklarasikan komitmen pemda.
Kemudian memperkuat sinergitas lintas sektor, kemudian hasilnya akan menjadi dasar integrasi program dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), guna mempercepat penurunan stunting di Parigi Moutong.
Baca juga: Rp94 miliar dana transfer dialihkan untuk pelayanan dasar
Ia menambahkan, seluruh hasil dan komitmen yang disepakati dalam rembuk tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui program intervensi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sektor.
“Program intervensi yang telah dijalankan tetap dilakukan evaluasi untuk mengukur sejauh mana efektivitas program dan kegiatan penanganan,” kata Richard. (Wan)
Tinggalkan Balasan