Program BKK Morut dipastikan tidak terdampak efisiensi anggaran
Morut- Program BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Morut), Sulawesi Tengah dipastikan tidak terdampak efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat sehingga tetap disalurkan kepada penerima manfaat.
“BKK merupakan program salah satu program prioritas daerah, program ini tetap kami lanjutkan,” kata Bupati Morowali Utara Delis J Hehi di Kolonodale, Selasa (11/3/2025).
Baca juga: Apdurin yakin protokol ekspor durian ke China bisa terpenuhi
Ia mengemukakan Pemkab Morut memberikan anggaran senilai Rp300 juta setiap desa untuk 125 desa/kelurahan di kabupaten itu untuk program BKK, sebagai upaya pemerintah daerah (pemda) meningkatkan pendapatan masyarakat masyarakat.
“Bantuan ini sebagai stimulus untuk meningkatkan produksi dan produktif dalam melaksanakan kegiatan usaha,” ujarnya.
Ia menjelaskan dari nilai Rp300 juta terdiri dari Rp100 juta untuk kelompok usaha pemuda, Rp100 juta untuk kelompok usaha perempuan dan Rp100 juta untuk kelompok usaha tani/nelayan.
Baca juga: Rp94 miliar dana transfer dialihkan untuk pelayanan dasar
Menurut data Pemkab Morut, Dari total 1.043 kelompok usaha terlayani program BKK, terdapat 678 kelompok aktif dan berkembang, kemudian 365 kelompok membutuhkan pembinaan.
“Anggaran program BKK dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Morut,” ucap Delis. Ia menjelaskan penerima manfaat BKK diberikan bantuan peralatan usaha ketimbang uang tunai, supaya mereka lebih efektif menjalankan kegiatan usaha.
Baca juga: Realisasi PBB-P2 di Kota Palu lebih optimal 2025
Tahun 2024 terdapat 515 proposal diajukan masyarakat dari 97 desa, dengan total nilai sebesar Rp29 miliar.
“Demikian juga bantuan dana Rp1 miliar per desa yang kami janjikan akan disalurkan mulai tahun 2025 ini,” kata dia menambahkan. (RoMa).
Tinggalkan Balasan